Fakultas Kedokteran

Universitas Brawijaya
Ditulis pada 27 Mei 2015 , oleh Editor FKUB , pada kategori Berita

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FK-UB) sebagai anggota aktif Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) diharapkan dapat memberikan aspirasi dalam pengambilan kebijakan nasional penyusunan naskah akademik regulasi pendidikan kedokteran. Untuk itu, Selasa (26/5/2015), digelar Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Regulasi Pendidikan Kedokteran, di Gedung Pusat Pendidikan (GPP) FK-UB lantai enam.

Ketua Panitia dr. Rahmat Sarwo Bekti, M.Med.Ed menyampaikan, regulasi pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, AIPKI dari berbagai sector menghasilkan turunan yang berperan dalam penyusunan undang-undang pendidikan kedokteran, standar pendidikan profesi dan standar kompetensi dokter Indonesia. Demikian pula pada Undang-undang Pendidikan Kedokteran, hampir semua peraturan perundangan disusun oleh AIPKI.

“Selama ini pendidikan kedokteran diombang-ambingkan oleh peraturan-peraturan yang tidak sinkron antara UU Pendidikan Kedokteran dengan peraturan perundangan pendidikan tinggi. Maka dari itu, saat ini AIPKI menggali seoptimal mungkin aspirasi dari fakultas kedokteran seluruh Indonesia untuk memberi warna dalam regulasi pendidikan kedokteran,” papar Bekti.

Sebanyak 80 dosen Pendidikan Dokter FK-UB hadir dalam lokakarya ini. Mereka dibagi dalam delapan komisi untuk mendiskusikan delapan isu yang perlu mendapat perhatian dalam regulasi pendidikan kedokteran. Delapan isu tersebut adalah Pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Layanan Primer dan Program Internship, Dosen dan KKNI, Rumah Sakit Pendidikan, Perundang-undangan, Uji Kompetensi, SNPT-SNPK PDPT, dan Akreditasi.

“Dari kegiatan ini diharapkan FKUB dapat tersusun naskah akademik berdasarkan analisis undang-undang, analisis situasi dan kondisi serta¬†benchmarking literatur, sehingga menghasilkan usulan regulasi nasional menurut kacamata FKUB,” pungkas Bekti. [irene/An4nk]